KEGIATAN AGEN KAPAL , BAGIAN USAHA PELAYARAN

Oleh M. Simaremare Sesuai dengan ketentuan pelayaran yang berlaku secara universal, perusahaaan pelayaran yang mengoperasikan kapal yang dimiliki atau dicharter mengunjungi suatu pelabuhan di negara lain, harus menunjuk perusahaan untuk mengurus semua kebutuhan kapal selama berada di pelabuhan tersebut. Kegiatan mengurus keperluan kapal tersebut, dinamakan keagenan umum. Sedangkan perusahaan yang bertindak melakukan kegiatan tersebut dinamakan Agen Umum. Prinsip semacam itu, berlaku juga di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.33 tahun 2001, perusahaan pelayaran asing yang mengoperasikan kapalnya ke pelabuhan Indonesia, wajib menunjuk perusahaan pelayaran nasional sebagai agen umum. Agen umum kapal asing mempunyai tugas mengurus kepentingan kapal asing. Tugas tersebut mencakup kegiatan yaitu mendapatkan jasa-jasa kepelabuhanan (labuh, tambat, tunda dan pandu) yang diperlukan kapal, menunjuk perusahaan bongkar muat, melakukan pencarian dan pembukuan muatan, dan memungut uang jasa angkutan (freight) atas perintah pemilik kapal. Selain itu, juga mencakup menerbitkan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, menyelesaikan tagihan dan klaim, menyelesaikan pengisian bahan bakar minyak dan air tawar kebutuhan kapal, memberikan informasi yang diperlukan pemilik kapal di luar negeri, melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapal, dan sebagainya. Sebagai imbalan bagi kegiatan agen yang dilakukan, perusahaan yang bertindak sebagai agen umum mendapat jasa keagenan (agency fee). Besarnya jasa keagenan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kapal dan perusahaan yang ditunjuk menjadi agen umum. Dilakukan Pelayaran Menurut ketentuan angkutan laut nasional, perusahaan yang dapat bertindak sebagai agen umum kapal adalah perusahaan pelayaran nasional. Perusahaan yang bergerak di luar usaha pelayaran, tidak dibolehkan menjadi agen umum kapal. Pemberian kegiatan agen umum kapal hanya pada perusahaan pelayaran, tidak terlepas dari kedudukan dan posisi negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Di negara kepulauan, perusahaan pelayaran mempunyai peranan yang cukup penting, terutama dalam penyediaan armada yang diperlukan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain. Mengingat sifat usaha pelayaran yang tergolong beresiko tinggi, maka perusahaan pelayaran memerlukan dukungan bagi pengembangan armada, di antaranya melalui pemberian hak eksklusif mengageni kapal-kapal asing. Dengan pendapatan dari jasa keagenan, perusahaan pelayaran diharapkan mempunyai kesempatan memperkuat modal perusahaan yang diperlukan untuk pengembangan usaha, terutama pengembangan armada. Memang, karena praktek-praktek kegiatan keagenan umum kapal yang kurang professional selama ini, pemberian hak eksklusif keagenan kepada perusahaan pelayaran, belum banyak memberikan manfaat bagi pengembangan armada. Tapi, dengan adanya penataan yang mengarah pada profesionalisme, pemberian hak tersebut, akan bermanfaat dalam upaya memberdayakan perusahaan pelayaran nasional, sehingga perlu diteruskan sebagai suatu kebijakan di bidang angkutan laut. Harus Memiliki Kapal Lebih spesifik lagi, perusahaan pelayaran yang boleh menjadi agen umum kapal asing, dibatasi pada perusahaan pelayaran yang memiliki kapal sekurang-kurangnya berukuran Gross Tons (GT) 5.000. Perusahaan pelayaran yang tidak memiliki kapal dengan ukuran seperti itu, tidak dibolehkan menjadi agen umum kapal. Ketentuan harus memiliki kapal dengan ukuran GT. 5.000, tentu tidak lepas dari keinginan berbagai pihak menjadikan keagenan umum kapal sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan dan pengembangan armada. Dengan kebijakan harus memiliki kapal, perusahaan pelayaran yang ingin tetap memperoleh pendapatan dari jasa keagenan kapal, dituntut terus berupaya mengembangkan armada, sehingga mampu meraih pangsa muatan yang lebih besar di bidang angkutan laut, baik angkutan dalam ne-geri maupun angkutan luar negeri. Upaya memiliki dan mengembangkan armada, memang tidak mudah. Tetapi, berbagai cara yang mungkin, harus tetap dicoba. Satu di antaranya adalah dengan mengajak pemilik kapal asing yang diageni mendirikan perusahaan pelayaran patungan. Pemilik kapal di luar negeri yang bersedia menanamkan modal di Indonesia untuk mendirikan perusahaan pelayaran, akan memperoleh keuntungan, seperti kegiatan agen umum kapal-kapal milik dan kapal relasi yang beroperasi di Indonesia, dapat ditangani perusahaan pelayaran patungan tersebut. Bagian Usaha Pelayaran Pada kurun waktu 1988-2001, cukup banyak perusahaan pelayaran yang memusatkan kegiatannya pada pemberian jasa keagenan, terutama karena perusahaan pelayaran tersebut tidak memiliki kapal. Ini mengakibatkan, kegiatan pokok perusahaan tersebut di bidang pelayaran menjadi terbengkalai. Pemusatan kegiatan perusahaan pelayaran pada pemberian jasa keagenan, jelas mengakibatkan tidak bertambahnya jumlah dan kapasitas armada. Dan ironisnya lagi, dengan terpusatnya kegiatan pada keagenan umum kapal, perusahaan pelayaran nasional, terjerumus pada persaingan tarip yang tidak sehat. Dalam upaya mendapat relasi, perusahaan pelayaran nasional yang tidak memiliki kapal, tidak segan-segan menurunkan tarip jasa keagenan sampai tingkat yang tidak wajar menurut kebiasaan yang berlaku secara internasional.   Keadaan semacam itulah yang ingin diakhiri dengan menerapkan persyaratan yang lebih berat terhadap kegiatan agen kapal. Dengan mempersyaratkan kepemilikan kapal sebesar GT. 5.000, perusahaan pelayaran yang dapat melakukan kegiatan agen umum kapal, diharapkan dapat menjalankan kegiatan bisnis keagenan umum kapal secara professional sesuai dengan standar internasional Di samping itu, ketentuan yang mensyaratkan kepemilikan kapal ini, juga diperlukan untuk mempertahankan prinsip bahwa kegiatan agen umum kapal merupakan bagian yang tidak terpisah dari usaha pelayaran. Tetap bertahannya prinsip semacam itu, maka kegiatan agen umum kapal, tetap menjadi bisnis perusahaan pelayaran yang berguna menguatkan permodalan perusahaan itu. Pemisahan kegiatan ini dari usaha pelayaran, meskipun dimungkinkan, dapat mempengaruhi sendi ketahanan perusahaan pelayaran nasional sebagai infrastruktur perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dispensasi yang masih membolehkan perusahaan pelayaran yang tidak memiliki kapal melakukan kegiatan keagenan umum, harus diakhiri tepat pada waktunya. Dengan kata lain, dalam kurun waktu dua tahun sejak tanggal 5 Oktober 2001, semua perusahaan pelayaran yang tidak memiliki kapal, tidak lagi diperkenankan melakukan kegiatan agen umum kapal. Dengan penerapan ketentuan ini, mudah-mudahan perusahaan pelayaraan nasional dapat berkembang dan menjadi tuan di negeri sendiri. *) Penulis adalah Direktur Usaha PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) dan Dosen pada beberapa Universitas.